LIMAPULUH KOTA,iNewsPadang.id – Tiga warung kopi di kawasan Jalan Lintas Sumatera-Riau, tepatnya di Sibun-bun, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, digerebek petugas gabungan dari Satpol PP dan Polres Limapuluh Kota pada Kamis malam (22/5). Razia dimulai sekitar pukul 20.00 WIB dan membongkar praktik tersembunyi yang diduga prostitusi berkedok usaha kuliner.
Dalam penggerebekan tersebut, enam perempuan diamankan karena diduga kuat terlibat dalam praktik prostitusi. Kepala Satpol PP Limapuluh Kota, Dedy Permana, menyebutkan bahwa awalnya ada tujuh perempuan yang diamankan, namun satu orang dipulangkan karena tidak terbukti terlibat.
"Setelah pendalaman, satu perempuan kita pulangkan ke keluarganya. Enam lainnya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut," ungkap Dedy.
Dari lokasi, petugas menemukan sekat-sekat mencurigakan di dalam warung kopi yang diduga digunakan untuk aktivitas asusila. Bahkan, sejumlah alat kontrasepsi ditemukan di beberapa ruangan tersebut.
“Warung kopi ini hanya kedok. Di baliknya, ada aktivitas yang bertentangan dengan norma dan hukum,” jelas Dedy.
Operasi ini, kata Dedy, merupakan respons atas laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan warung-warung tersebut.
“Masyarakat sudah lama mengeluh, dan ini bentuk tindak lanjut dari keresahan yang ada,” katanya menegaskan.
Para perempuan yang diamankan berasal dari berbagai daerah, termasuk dari luar Sumatera Barat seperti Sumatera Utara dan Indramayu. Mereka mengaku baru beberapa hari berada di lokasi dan mengandalkan "pijat badan" sebagai modus layanan.
“Salah satu dari mereka mengaku mematok tarif Rp100 ribu untuk pijat biasa dan Rp250 ribu untuk layanan plus-plus,” terang Dedy.
Situasi saat penggerebekan cukup memprihatinkan. Beberapa perempuan sedang berada di kamar, sebagian tengah menunggu tamu, bahkan ada yang baru selesai mandi.
“Mereka tidak melawan, dan langsung kita giring ke bus yang sudah disiapkan,” tuturnya.
Dedy menegaskan bahwa operasi penyakit masyarakat (pekat) semacam ini akan terus dilakukan. Ia pun mengapresiasi dukungan warga terhadap upaya penertiban tersebut.
"Penegakan ini bukan semata-mata penindakan, tapi juga bagian dari menjaga moral sosial dan ketertiban umum," pungkasnya.
Editor : Agung Sulistyo
Artikel Terkait
