BUKITTINGGI, iNEWSPadang.ID — Pemerintah Kota Bukittinggi menghantarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, kemarin (Senin, 8/9/2025).
Pada kesempatan yang sama, enam fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendy, menyebutkan bahwa rancangan perubahan APBD 2025 telah diajukan pada 4 September lalu.
“Kemarin fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum, sekaligus wali kota menghantarkan KUA-PPAS APBD 2026,” ujar Syaiful, Selasa (9/9/2025).
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menjelaskan bahwa KUA-PPAS 2026 disusun berlandaskan RPJMD 2025–2029. Dokumen tersebut bukan sekadar kerangka anggaran tahunan, tetapi juga instrumen untuk menerjemahkan arah pembangunan ke dalam program prioritas.
Suasana rapat paripurna DPRD Bukittinggi yang membahas KUA-PPAS 2026 dan Perubahan APBD 2025. Foto: Wahyu Sikumbang
Dalam rancangan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp516,42 miliar, sementara belanja daerah mencapai Rp766,87 miliar. Dengan demikian, terjadi defisit sekitar Rp3 miliar.
“Belanja diarahkan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung program unggulan seperti Surau Gemilang, Sekolah Keluarga Gemilang, Bukittinggi 1000 Event, 1000 Startup, Creative Hub, Sport Center, Pendidikan Gratis, Sehat Gemilang, hingga Pariwisata Gemilang,” ungkap Ramlan.
Sejumlah fraksi menyoroti defisit yang muncul dalam perubahan APBD 2025. Fraksi Gerindra menekankan pentingnya optimalisasi pajak, retribusi, dan aset daerah untuk menutup defisit.
Fraksi PKS mengingatkan perlunya transparansi anggaran melalui partisipasi masyarakat. Fraksi PPP–PAN mendorong pemanfaatan potensi daerah, terutama dari sektor parkir dan pasar tradisional.
Sementara itu, Fraksi NasDem menyoroti resiko defisit yang dapat mempengaruhi penyelesaian program. Fraksi Demokrat menekankan agar belanja fokus pada prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk UMKM dan pariwisata.
Adapun Fraksi Karya Kebangsaan meminta pemerintah mengutamakan belanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial.
Proses pembahasan selanjutnya akan menentukan langkah konkret Pemko Bukittinggi dalam mengelola defisit dan memastikan APBD tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
