Selain soal defisit, fraksi ini menyoroti dampak perubahan APBD terhadap kesejahteraan masyarakat, di antaranya peningkatan akses layanan dasar, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, hingga dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Mereka juga mengingatkan risiko eksternal seperti inflasi maupun hambatan operasional di tingkat OPD yang perlu diantisipasi sejak dini.
Lebih jauh, Fraksi Karya Kebangsaan menyoroti sejumlah isu spesifik yang dinilai krusial bagi masyarakat Bukittinggi, yakni pengelolaan pasar, penyediaan air bersih, tata kelola parkir, digitalisasi pelayanan publik, pengelolaan sampah dan lingkungan, penguatan ekonomi lokal dan UMKM, serta perlindungan bagi masyarakat rentan.
Fraksi Demokrat DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pandangan umum terkait Perubahan APBD 2025 dalam Sidang Paripurna, kemarin (Senin, 8/9/2025). Foto: Wahyu Sikumbang
“Kami menekankan agar perubahan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan dijalankan secara transparan serta akuntabel,” tambah Dedi Candra dalam rapat paripurna.
Fraksi Karya Kebangsaan berharap pembahasan lebih lanjut dapat dilakukan secara mendetail dan komprehensif bersama pemerintah daerah, agar setiap kebijakan perubahan anggaran mampu menjawab persoalan nyata di lapangan.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
