LIMAPULUH KOTA,iNewsPadang.id– Ketua Komisi II DPRD Limapuluh Kota, H. Chandra, SH Dt. Bandaro, menyoroti proyek pembangunan DAM pengaman pekarangan di UPTD SDN 04 Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Proyek yang sudah mencapai sekitar 80 persen itu dinilai janggal karena hingga kini tidak dilengkapi papan nama serta alat pelindung kerja (APK) bagi para pekerja.
Menurut Chandra, kondisi tersebut merupakan bentuk kritik sekaligus teguran bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota selaku pihak yang bertanggung jawab.
“Proyek tanpa papan nama bisa dianggap sebagai proyek siluman, sebab masyarakat tidak tahu besaran anggaran maupun siapa kontraktornya,” ujarnya, Sabtu (13/9/2025).
Ia menegaskan, proyek yang tidak mencantumkan papan informasi dan pekerja tanpa APK mengindikasikan upaya menutupi informasi dari publik. “Ini bisa menjadi trik untuk mengelabui masyarakat agar besaran dan sumber anggaran tidak terpantau,” tegas Chandra.
Hingga berita ini diturunkan, papan nama proyek belum juga terlihat terpasang di lokasi. Padahal, pemasangan papan proyek merupakan wujud asas transparansi agar masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pembangunan.
Selain itu, tidak digunakannya APK dinilai sebagai bentuk kelalaian kontraktor dalam menjalankan aturan keselamatan kerja. “Pemerintah mesti memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang abai soal K3, agar ada efek jera,” tambahnya.
Editor : Agung Sulistyo
Artikel Terkait
