Selain membahas kasus PHK, DPRD juga menyoroti sistem outsourcing, khususnya yang diterapkan di lingkungan mitra pemerintah. Mekanisme perekrutan, perjanjian kerja, serta perlindungan tenaga kerja menjadi fokus pembahasan lanjutan.
Ketua Komisi II DPRD Bukittinggi, Amrizal, menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong kejelasan regulasi serta memastikan perlindungan terhadap pekerja, terutama dalam sistem kerja outsourcing.
“Kami berharap setiap persoalan sosial, khususnya di bidang ketenagakerjaan, dapat ditangani dengan cepat dan tepat. DPRD siap merespons setiap aduan masyarakat demi terciptanya keadilan bagi semua pihak,” tegas Amrizal.
DPRD menargetkan pertemuan lanjutan dapat segera dilaksanakan dalam waktu dekat untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
