Mendagri Terbitkan SE: Layanan Adminduk di Aceh dan Sumatera Wajib Cepat, Gratis, dan Prioritas

Mobilisasi Bantuan Nasional dan Dokumen Lain

Selanjutnya, Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah se-Indonesia yang tidak terdampak bencana untuk menggerakkan Dinas Dukcapil mereka agar membantu daerah terdampak melalui dukungan tenaga, fasilitas, dan pendampingan teknis.

Baca Juga

Sumbar Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hingga 22 Desember, Fokus Cari Korban dan Pemulihan

Kepala daerah juga diminta berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, seperti kepolisian dan BPN, guna mempercepat pengurusan dokumen masyarakat yang hilang atau rusak, seperti surat kelengkapan kendaraan bermotor, sertifikat tanah, hingga ijazah sekolah. Seluruh proses ini harus diselesaikan secara cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Tito menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun dalam layanan adminduk, apalagi dalam kondisi darurat bencana. Langkah ini penting sebagai bentuk pelindungan negara kepada warga yang tengah menghadapi masa sulit.

SE tersebut ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta