Kronologi Konflik HKM Lubuk Basung: Berawal dari Sawit, Berujung Sengketa Pengelolaan

"Beliau mau menumbangkan secara mandiri dan menanam sendiri. Hari ini yang beliau tanam dan nikmati hasilnya adalah hak beliau sebagai pengelola tanaman tersebut," ujarnya, Rabu (8/7/2026).

Setelah kawasan bekas kebun sawit menjadi lahan terbuka, muncul gagasan untuk mengembangkan skema Perhutanan Sosial melalui Hutan Kemasyarakatan (HKM). Menurut keterangan para pihak, gagasan tersebut dirintis bersama oleh H. Thomas Basri dan Zulkarman.

Upaya itu membuahkan hasil ketika pada 2017 pemerintah menerbitkan Surat Keputusan HKM Kampung Melayu Saiyo dengan luas sekitar 127 hektare.

Dalam kepengurusan pertama, Zulkarman dipercaya sebagai ketua kelompok, Samsul Bahri sebagai sekretaris, sedangkan H. Thomas Basri menjabat bendahara. Kelompok tersebut terdiri dari sekitar 54 anggota.

Zulkarman menjelaskan bahwa sejak awal konsep pengelolaan HKM dirancang dalam beberapa tahapan. Untuk jangka pendek, lahan dimanfaatkan bagi tanaman palawija seperti jagung dan cabai. Selanjutnya dikembangkan tanaman buah sebagai program jangka menengah, sedangkan target jangka panjang diarahkan menjadi kawasan agrowisata.

Menurutnya, lahan bekas kebun sawit seluas sekitar 18,4 hektare menjadi lokasi paling memungkinkan untuk menjalankan program tersebut karena relatif terbuka dibandingkan bagian kawasan lainnya.

Namun, tidak seluruh anggota kelompok bersedia menggarap lahan pada tahap awal. Karena keterbatasan tenaga, kelompok kemudian mengizinkan sejumlah petani untuk ikut mengolah lahan atas persetujuan H. Thomas Basri.

Di sisi lain, pihak H. Thomas Basri menyatakan telah membantu penyediaan modal bagi petani yang menanam jagung di kawasan tersebut. Selain itu, ribuan bibit manggis milik pribadi Thomas disebut ditanam di sela-sela tanaman jagung sebagai investasi jangka panjang.

Editor : Wahyu Sikumbang