BUKITTINGGI, iNewsPadang.id — DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, menyampaikan sikap atas pemberitaan terkait kolaborasi Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Kejaksaan Negeri dalam penagihan piutang pajak daerah. Isu ini mencuat setelah adanya pembayaran tunggakan salah satu hotel sebesar Rp584 juta dari total kewajiban pokok Rp1,1 miliar beserta denda, sebagaimana dilaporkan sebelumnya dilansir dari iNewsPadang.id.
Pimpinan DPD Perindo Bukittinggi, Dr (c). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam mengamankan penerimaan daerah melalui mekanisme hukum yang sah. Ia menilai upaya tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah.
“Kami mendukung upaya Pemko Bukittinggi bersama Kejaksaan Negeri dalam menagih piutang pajak demi kepentingan pembangunan. Namun perlu ditegaskan secara hukum bahwa tidak atau belum membayar piutang pajak tidak otomatis merupakan tindak pidana,” ujar Riyan, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, persoalan tunggakan pajak daerah berada dalam ranah administratif. Konsekuensinya berupa pengenaan bunga atau denda, penerbitan surat teguran, hingga surat paksa dan penagihan aktif sesuai prosedur.
Pemko Bukittinggi menyerahkan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Bukittinggi sebagai bentuk apresiasi atas pendampingan hukum dalam penagihan tunggakan pajak sektor perhotelan yang berhasil meningkatkan penerimaan daerah, Selasa (28/4). (Foto: Istimewa)
Ia menjelaskan, pidana baru dapat dikenakan apabila terdapat unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum, seperti pemalsuan laporan pajak, penggelapan pajak yang telah dipungut dari konsumen, atau penyembunyian objek pajak. “Dalam hukum pidana harus ada unsur kesalahan atau mens rea. Jika pelaku usaha belum mampu membayar karena persoalan arus kas atau kondisi ekonomi, itu adalah persoalan administratif, bukan kejahatan,” tegas Riyan.
Perindo juga menyoroti mekanisme lanjutan apabila tunggakan tetap tidak diselesaikan setelah tahapan penagihan resmi. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan penyitaan aset sebagai jaminan pelunasan, dengan dasar kekuatan eksekutorial administratif melalui surat paksa pajak.
Meski demikian, Riyan mengingatkan agar setiap tindakan tetap dilakukan oleh pejabat berwenang, mengikuti prosedur hukum, serta memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum. “Penegakan hukum tetap harus menjunjung asas proporsionalitas, transparansi, dan keadilan,” kata Riyan menambahkan.
Lebih lanjut, Perindo menilai kolaborasi dengan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara merupakan langkah sah dalam penagihan piutang negara atau daerah. Namun, ia mengingatkan agar narasi publik tidak menimbulkan stigma terhadap pelaku usaha yang tengah menghadapi kesulitan keuangan.
“Penegakan hukum harus tegas, tetapi juga adil. Jangan sampai pelaku usaha yang sedang berjuang bertahan justru di-stigmatisasi seolah-olah pelaku pidana hanya karena memiliki tunggakan administrasi,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha, DPD Perindo Bukittinggi membuka Posko Bantuan Hukum Pajak dan Tata Kelola Usaha. Layanan ini ditujukan untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban perpajakan, termasuk memberikan pendampingan bagi yang mengalami sengketa administrasi.
Riyan menegaskan, kepatuhan pajak tetap menjadi tanggung jawab bersama. Namun di sisi lain, kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha juga harus dijaga agar iklim usaha tetap sehat dan berkeadilan.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
