Aksi Besar Mahasiswa di Bukittinggi, Desak Evaluasi MBG dan Stabilkan Rupiah

Massa juga mendesak pemerintah mengambil langkah nyata dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), petani, pedagang, serta pekerja sektor informal yang dianggap paling terdampak oleh tekanan ekonomi.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi turut menjadi sorotan. Menurut mahasiswa, kebijakan tersebut berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Mereka juga meminta DPRD mengawasi ketersediaan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar, yang disebut masih kerap mengalami kekosongan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Selain itu, mahasiswa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilai memberi tekanan terhadap perekonomian nasional. Mereka meminta pemerintah pusat mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan meningkatkan kepercayaan investor.

Aliansi Mahasiswa Bukittinggi juga meminta DPRD meneruskan aspirasi masyarakat terkait kebijakan ekonomi nasional kepada DPR RI dan pemerintah pusat. Mereka menolak kebijakan yang dinilai berpotensi menambah beban masyarakat tanpa disertai perlindungan sosial dan kompensasi yang memadai.

Di luar isu ekonomi, massa aksi mendesak DPRD Kota Bukittinggi menyatakan sikap resmi mendukung penolakan terhadap Undang-Undang Polri dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat serta DPR RI.

Mahasiswa juga meminta Program Koperasi Merah Putih dikaji ulang agar tidak menimbulkan pemaksaan pembentukan koperasi baru, tidak tumpang tindih dengan koperasi yang telah ada, serta menjamin penggunaan anggaran secara transparan dan efektif.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Candra, menerima perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara terbuka di halaman gedung dewan.

Editor : Wahyu Sikumbang