BUKITTINGGI, iNewsPadang.id — Pemerintah Kota Bukittinggi memperkuat koordinasi pengelolaan data antarperangkat daerah melalui Rapat Koordinasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun 2026. Penguatan ini ditujukan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berbasis data akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat koordinasi tersebut dibuka Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, di Ruang Rapat Lantai III Balai Kota Bukittinggi. Kegiatan itu mengacu pada Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
Ibnu Asis mengatakan, penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah diperlukan untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan data pemerintah. Seluruh perangkat daerah diharapkan berkolaborasi agar data yang dihasilkan sebagai dasar perencanaan pembangunan telah melalui proses verifikasi dan memiliki konsistensi.
“Dengan diterapkannya Satu Data Indonesia, diharapkan seluruh data yang dihasilkan SKPD selaku produsen data telah terverifikasi, akurat, dan tidak berubah-ubah. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah agar tersedia satu data yang menjadi pedoman bersama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan,” ungkap Ibnu Asis, Sabtu (31/10/2026).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bukittinggi, Ade Mulyani, menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam penyediaan data yang akurat dan terpadu. Kegiatan ini juga menjadi sarana pertukaran praktik pengelolaan data bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
Menurut Ade, pemerintah daerah akan menetapkan data prioritas yang perlu dikumpulkan bersama oleh perangkat daerah selaku produsen data. Data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan.
“Ke depan, kita akan menetapkan data-data prioritas yang harus dikumpulkan bersama oleh produsen data. Sesuai arahan pimpinan, tidak ada satu pun perencanaan yang tidak berdasarkan data. Karena itu, data yang digunakan harus akurat dan selaras agar program pembangunan yang disusun benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
